Perjanjian Sèvres: Pembentukan Perbatasan Timur Tengah dan Lonceng Kematian Kekhilafahan Utsmaniyah
Perjanjian Sèvres merupakan salah satu dari rangkaian perjanjian yang diadakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia 1 untuk menentukan perbatasan dan struktur politik baru pasca-perang.
Perjanjian yang ditandatangani oleh delegasi-delegasi dari tiga belas negara Entente dan Kekhilafahan Utsmaniyah di Pabrik Porselen yang terletak di Sèvres, Perancis, mempartisi wilayah-wilayah bekas kekuasaan Utsmaniyah di Asia Minor, beserta jajahannya di Yerusalem, Suriah, Hejaz, dan Mesopotamia.
Dalam perjanjian ini, perairan Laut Marmara yang berada di antara Selat Bosphorus dan Dardanelles dijadikan zona perairan internasional, beberapa 'zona bebas'—yang merupakan kota internasional dengan infrastruktur ekonomi yang mampu melayani kepentingan komersial—juga didirikan seperti di Istanbul dan Dolmabaçhe. Wilayah Thrace yang berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah dan juga Kota Pelabuhan Izmir diserahkan kepada Yunani. Pendirian Negara Kurdistan dan Armenia juga disertai pada perjanjian ini. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah tersisa hanya pada bagian utara Anatolia.
Di Timur Tengah, wilayah Mesopotamia dan Palestina diserahkan kepada Inggris dalam bentuk Mandat. Suriah dan Lebanon diserahkan kepada Perancis juga sebagai mandat—yang diberikan oleh LBB untuk mengadministrasi wilayah tersebut sampai rakyat asal mampu mengatur negara mereka sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayah Hejaz yang mencangkup dua kota suci: Mekah dan Madinah diserahkan kepada Kerajaan Hejaz yang dipimpin oleh Wangsa Hasyimiyah.
Perjanjian non-teritorial yang dicantumkan dalam perjanjian ini berupa restrukturisasi ekonomi yang didonminasi oleh Inggris, Perancis, dan Italia dengan mereformasi OPDA (Ottoman Public Debt Administration) yang didirikan pada tahun 1881 untuk mengatur pembayaran hutang Utsmaniyah saat Perang Krimea. Memiliki wewenang penuh atas Bank Sentral Utsmaniyah dan mengatur anggaran belanja nasional, hukum-hukum keuangan, dan regulasi-regulasi yang menyertainya.
Dalam bidang militer, Tentara Utsmaniyah dibatasi pada jumlah 50.700 orang, dan Angkatan Lautnya hanya diperbolehkan memiliki tujuh kapal jaga dan enam perahu torpedo. Pihak Entente dalam perjanjian ini juga melarang didirikannya Angkatan Udara oleh Kekhalifahan Utsmaniyah.
Perjanjian ini pada akhirnya hanya terpenuhi secara parsial ketika Mustafa Kemal Atatürk dan kaum nasionalis Turki mendirikan Grand National Assembly di Ankara dan mengobarkan Perang Kemerdekaan Turki selama empat tahun yang mampu mengusir tentara-tentara asing dari wilayah Turki dan mengakhiri kekuasaan Wangsa Osman serta mendirikan Republik Turki dengan bentuk perbatasan yang masih berdiri sampai sekarang.
Perang Kemerdekaan Turki memaksa pihak penandatangan Perjanian Sèvres untuk kembali bernegosiasi dan merumuskan Perjanjian Lausanne, yang di mana Republik Turki melepaskan klaim-klaim teritorial mereka di Timur Tengah dan Afrika, dan negara-negara pemenang Perang Dunia 1 mengakui kemerdekaan dan wilayah Republik Turki.
Perjanjian Sèvres merupakan salah satu dari rangkaian perjanjian yang diadakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia 1 untuk menentukan perbatasan dan struktur politik baru pasca-perang.
Perjanjian yang ditandatangani oleh delegasi-delegasi dari tiga belas negara Entente dan Kekhilafahan Utsmaniyah di Pabrik Porselen yang terletak di Sèvres, Perancis, mempartisi wilayah-wilayah bekas kekuasaan Utsmaniyah di Asia Minor, beserta jajahannya di Yerusalem, Suriah, Hejaz, dan Mesopotamia.
Dalam perjanjian ini, perairan Laut Marmara yang berada di antara Selat Bosphorus dan Dardanelles dijadikan zona perairan internasional, beberapa 'zona bebas'—yang merupakan kota internasional dengan infrastruktur ekonomi yang mampu melayani kepentingan komersial—juga didirikan seperti di Istanbul dan Dolmabaçhe. Wilayah Thrace yang berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah dan juga Kota Pelabuhan Izmir diserahkan kepada Yunani. Pendirian Negara Kurdistan dan Armenia juga disertai pada perjanjian ini. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah tersisa hanya pada bagian utara Anatolia.
Di Timur Tengah, wilayah Mesopotamia dan Palestina diserahkan kepada Inggris dalam bentuk Mandat. Suriah dan Lebanon diserahkan kepada Perancis juga sebagai mandat—yang diberikan oleh LBB untuk mengadministrasi wilayah tersebut sampai rakyat asal mampu mengatur negara mereka sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayah Hejaz yang mencangkup dua kota suci: Mekah dan Madinah diserahkan kepada Kerajaan Hejaz yang dipimpin oleh Wangsa Hasyimiyah.
Perjanjian non-teritorial yang dicantumkan dalam perjanjian ini berupa restrukturisasi ekonomi yang didonminasi oleh Inggris, Perancis, dan Italia dengan mereformasi OPDA (Ottoman Public Debt Administration) yang didirikan pada tahun 1881 untuk mengatur pembayaran hutang Utsmaniyah saat Perang Krimea. Memiliki wewenang penuh atas Bank Sentral Utsmaniyah dan mengatur anggaran belanja nasional, hukum-hukum keuangan, dan regulasi-regulasi yang menyertainya.
Dalam bidang militer, Tentara Utsmaniyah dibatasi pada jumlah 50.700 orang, dan Angkatan Lautnya hanya diperbolehkan memiliki tujuh kapal jaga dan enam perahu torpedo. Pihak Entente dalam perjanjian ini juga melarang didirikannya Angkatan Udara oleh Kekhalifahan Utsmaniyah.
Perjanjian ini pada akhirnya hanya terpenuhi secara parsial ketika Mustafa Kemal Atatürk dan kaum nasionalis Turki mendirikan Grand National Assembly di Ankara dan mengobarkan Perang Kemerdekaan Turki selama empat tahun yang mampu mengusir tentara-tentara asing dari wilayah Turki dan mengakhiri kekuasaan Wangsa Osman serta mendirikan Republik Turki dengan bentuk perbatasan yang masih berdiri sampai sekarang.
Perang Kemerdekaan Turki memaksa pihak penandatangan Perjanian Sèvres untuk kembali bernegosiasi dan merumuskan Perjanjian Lausanne, yang di mana Republik Turki melepaskan klaim-klaim teritorial mereka di Timur Tengah dan Afrika, dan negara-negara pemenang Perang Dunia 1 mengakui kemerdekaan dan wilayah Republik Turki.
0 Komentar